Kelas Menengah Muslim Indonesia

Oleh: Prof Dr Azyumardi Azra MA
Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pembicaraan publik tentang 'kelas menengah' Indonesia meningkat menjelang akhir 2011. Dalam berbagai diskusi dan pemberitaan media terungkap, jumlah kelas menengah Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah mereka kini diperkirakan atau bahkan lebih dari separuh jumlah total penduduk Indonesia-sekitar 130-140 juta orang. Apa ukuran seseorang atau satu keluarga tertentu termasuk kelas menengah (middle class)? Secara sederhana, ukurannya adalah perbelanjaan per kapita sekitar 5-20 dolar AS (Rp 45 ribu-1,8 juta) per hari. Sebaliknya, mereka dengan pendapatan kurang dari jumlah itu, apalagi cuma dua dolar per hari, termasuk kelas bawah (lower class), tegasnya bahkan miskin. Dalam sebuah ukuran lain, sebuah keluarga disebut termasuk kelas menengah jika memiliki gelar sarjana, pekerjaan tetap (apakah ayah atau ibu atau kedua-duanya) dengan pemasukan tetap, rumah dan kendaraan (meski secara cicilan), serta sejumlah tabungan. Ukuran tambahan lain; mampu membiayai liburan dengan segenap anggota keluarga minimal sekali dalam setahun. Apakah Anda atau keluarga Anda termasuk golongan kelas menengah? Silakan dihitung-hitung dan dirasakan sendiri. Tapi, hampir bisa dipastikan, sebagian besar pelanggan dan pembaca Harian Republika ini termasuk kelas menengah; apakah kelas menengah atas (upper middle class), kelas menengah tengah (middle middle class), atau kelas menengah bawah (lower middle class). Para pelanggan dan pembaca Republika jelas sudah memiliki sedikit atau banyak kelebihan penghasilan sehingga mampu melanggan koran ini. Maka, jika berbicara tentang pertumbuhan kelas menengah Indonesia, mau tidak mau kita harus berbicara tentang peningkatan jumlah kelas menengah Muslim negeri ini. Hal ini sama sebangun dengan pembicaraan tentang kelas bawah dan miskin di negeri ini, yang hampir bisa dipastikan pula sebagian besarnya adalah kaum Muslim. Inilah 'takdir' demografis Indonesia, yang sekitar 88,2 persen penduduknya beragama Islam; sehingga ada orang yang berkata, jika batu dilemparkan ke tengah kumpulan orang, 'pastilah' yang terkena lemparan itu orang Muslim. Karena itu, penerima (beneficiaries)-positif atau negatif-perkembangan ekonomi negeri ini adalah kaum Muslimin. Memang sering dikatakan orang, ekonomi dan kekayaan Indonesia dikuasai segelintir konglomerat atau tycoon, yang termasuk ke dalam 20 atau 40 orang terkaya Indonesia, yang sebagian besarnya adalah non-Muslim dan sekaligus merupakan warga keturunan. Tanpa harus bersikap rasis, masih perlu waktu bagi kian pertumbuhan jumlah konglomerat/tycoon Muslim. Terlepas dari itu, pada lapisan kelas menengah jelas kaum Muslim-sedikitnya dari segi jumlah-merupakan pihak yang paling banyak terkena, apakah jika ekonomi Indonesia membaik, atau sebaliknya merosot. Sekali lagi, meski masih ada sekitar 30 sampai 50 juta warga miskin di negeri ini-yang umumnya Muslim-secara kasat mata orang juga bisa melihat pertumbuhan kelas menengah Muslim sedikitnya dalam tiga dasawarsa terakhir. Pertumbuhan kelas menengah Muslim bermula dengan tersedianya pendidikan-khususnya pendidikan tinggi agama Islam (PTAI). Inilah salah satu buah kemerdekaan karena sepanjang masa penjajahan Belanda sampai dasawarsa pertama kemerdekaan, terdapat hanya dua pendidikan tinggi di negeri ini; sekolah tinggi teknik (yang kemudian menjadi ITB) di Bandung dan STOVIA (Sekolah Tinggi Kedokteran yang kemudian menjadi UI) di Jakarta. Berkat kemerdekaan, sejak akhir 1950-an terjadi ekspansi kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak bangsa pada berbagai tingkatannya. Pada tingkat pendidikan tinggi, di kalangan kaum Muslim ini ditandai berdirinya PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta, yang pada 1960 berubah menjadi IAIN. Sejak saat itu sampai awal 1970-an berdiri pula IAIN di berbagai ibu kota provinsi dengan fakultas-fakultas cabangnya (yang pada 1996 menjadi STAIN) di kota-kota tingkat kabupaten. Pada periode yang sama, perguruan tinggi umum (PTU) juga berdiri di hampir seluruh ibu kota provinsi. PTU-PTU ini juga memberikan akses lebih besar kepada putri-putri kaum Muslim untuk mempelajari bidang ilmu. Pada tingkat sarjana lengkap (Drs), PTU juga memberikan tempat bagi para sarjana muda (BA) lulusan IAIN untuk melanjutkan studinya. Hasil ekspansi pendidikan tinggi ini jelas sudah. Sejak akhir 1960-an dan selanjutnya sampai sekarang, terjadilah apa yang disebut almarhum Nurcholish Madjid sebagai 'panen sarjana' kaum Muslimin Indonesia. Jumlah sarjana muda (BA) dan sarjana lengkap (Drs/Dra), apakah lulusan PTAI ataupun PTU (baik negeri maupun swasta), selalu bertambah dalam jumlah berlipat ganda dari tahun ke tahun. Dan, mereka ini memunculkan berbagai perkembangan yang bahkan tidak pernah terbayangkan pada masa sebelumnya, baik pada lingkungan umat Islam sendiri maupun negara-bangsa secara keseluruhan. Pendidikan; tidak ragu lagi bidang ini merupakan prasyarat utama bagi mobilitas intelektual, sosial, ekonomi, dan agama. Berkat pendidikan umum dan agama yang kian universal sejak akhir 1970-an, makin banyak pula anak-anak umat yang mendapatkan akses ilmu pengetahuan dan keterampilan sejak dari tingkat dasar, menengah, sampai tinggi. Kian banyak pula mereka yang tidak hanya bergelar S1, tetapi juga S2 dan S3, baik dari program pascasarjana dalam negeri (yang mulai tumbuh sejak awal 1980-an) dan luar negeri. Hasilnya, timbullah 'eksplosi' inteligensia dan intelektual yang mengisi berbagai ruang dan lembaga negeri dan swasta. Mereka pun menjadi pakar dan narasumber dalam berbagai bidang akademis, agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat nasional ataupun internasional. Mobilitas pendidikan dan intelektual hampir secara progresif menghasilkan mobilitas ekonomi dan sosial. Mereka yang beroleh pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dapat mengisi berbagai lapangan kerja pada beragam sektor, yang sebelumnya tidak pernah diduduki kaum santri. Dengan memiliki pekerjaan formal dan profesional, mereka memperoleh penghasilan tetap yang memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, dan selanjutnya kendaraan bermotor-kemudian juga menikmati liburan dengan keluarga. Perkembangan baik dalam ekonomi dan keuangan ini menimbulkan berbagai  dampak perubahan yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Sekali lagi, lihatlah dalam bidang pendidikan. Berkat kondisi ekonomi dan keuangan keluarga yang kian stabil, mereka dapat menabung untuk pendidikan anak-anak mereka. Mereka menjadi mampu mengirim anak-anak mereka ke 'sekolah/madrasah elite' Islam berbiaya mahal, semacam al-Azhar, al-Izhar, atau Madrasah Pembangunan; atau sekolah dan madrasah swasta yang mencakup juga program keislaman yang baik semacam Lab School atau Dwiwarna, atau sekolah negeri bermutu tinggi yang juga mengenakan biaya relatif mahal. Daftar sekolah/madrasah ini bisa sangat panjang yang kian banyak, tidak hanya di Jakarta dan ibu kota provinsi lain, tetapi juga di kota setingkat kabupaten. Sekolah dan madrasah elite ini segera menjadi 'status simbol' baru kelas menengah Muslim. Ketika nama sebuah sekolah atau madrasah semacam ini disebut sebagai tempat belajar seorang anak, secara instan orang tahu kelas ekonomi keluarga tersebut. Simbolisme Islam dalam konteks ini menjadi kebanggaan yang tidak harus berarti riya, apalagi takabur. Semua ini berlangsung secara alamiah belaka, tetapi ada dampak lebih jauh. Di tengah bangkitnya sekolah/madrasah elite Islam, praktis kian sedikit orang tua Muslim yang mengirim anak ke sekolah non-Muslim, yang pernah menjadi simbol kualitas dan sekaligus simbol stratifikasi sosial-ekonomi. Memang perlu survei tentang hal terakhir ini, tetapi terdapat kesan kuat bahwa jumlah pelajar sekolah-sekolah non-Muslim ini merosot secara signifikan sehingga terpaksa tutup atau merger. Apalagi, pada saat yang sama sekolah non-Muslim ini juga tersaingi sekolah 'non-sektarian' yang umumnya menjadi lahan baru bisnis pendidikan warga keturunan semacam sekolah Binus, misalnya. Lepas dari hal terakhir, sekolah/madrasah elite Islam memunculkan dampak lain yang tidak kurang pentingnya. Dari sinilah juga bermula apa yang saya sebut 'santrinisasi' atau 'resantrinisasi' keluarga Muslim yang menemukan momentum sejak awal 1990-an. Banyak orang tua Muslim yang mengirim anak mereka ke sekolah/madrasah elite bukan dari kalangan santri. Mereka lemah dalam pengetahuan dan praktik keislaman, tetapi ingin anak mereka tidak seperti ayah ibunya yang lemah keislamannya. Mereka mau anak mereka lebih tahu tentang Islam di samping memiliki ilmu pengetahuan berkualitas sehingga dapat lanjut ke perguruan tinggi papan atas, baik di dalam maupun luar negeri. Anak-anak yang belajar di sekolah dan madrasah elite ini pada gilirannya menjadi 'guru' bagi orang tua masing-masing. Ketika di sekolah/madrasah, misalnya, belajar dan hafal berbagai macam doa-seperti doa sebelum makan-mereka selanjutnya juga meminta orang tua masing-masing membaca doa. Kalangan orang tua yang merasa 'malu' pada anak mereka sendiri, misalnya, karena tidak bisa menjadi imam shalat dengan baik, tidak bisa memimpin doa, atau tidak bisa membaca Alquran dengan baik. Akhirnya, mereka 'terpaksa' kembali belajar Islam apakah secara sendiri atau mendatangkan guru privat agama. Inilah persisnya 'santrinisasi' atau 'resantrinisasi' keluarga. Mengingat amat pentingnya peran pendidikan dalam mobilitas intelektual, ekonomi, sosial, dan keagamaan, tantangan dan tuntutan ke depan adalah meningkatkan mutu dan keterjangkauan sekolah/madrasah, khususnya swasta. Hal ini tidak lain karena masih banyak sekolah/madrasah yang bukan hanya bermutu rendah, bahkan prasarana belajarnya saja sangat memprihatinkan. Akhirnya, anak-anak bangsa yang terpaksa belajar di sekolah/madrasah semacam ini terjebak dalam lingkaran keterbelakangan pendidikan dan kemiskinan yang seolah tidak pernah terpecahkan. Sumber: http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/2145-kelas-menengah-muslim-indonesia-1.html http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/2148--kelas-menengah-muslim-indonesia-2-.html