 | |
| KH Masdar Farid Mas |
Jakarta, NU Online. Rasionalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 perlu dilakukan. Pasalnya RAPBN yang ada memberikan porsi yang terlalu tinggi untuk belanja para pejabat pemerintahan.
“Rancangan anggaran
tahun 2013 ini masih memberikan alokasi pada tingginya belanja pegawai,”
kata KH Masdar Farid Mas‘udi, Rais Syuriyah PBNU dalam diskusi
terbatas, ‘Review UU APBN 2013: Apakah Sebesar-besarnya Kemakmuran
Rakyat atau Sebesar-besarnya Kemakmuran Pejabat?’, di Warung Daun,
Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/11) siang.
Menurut Masdar, Badan Anggaran DPR mestinya melakukan sebuah terobosan yang revolusioner. Terobosan itu bisa diwujudkan dalam bentuk rasionalisasi yang sangat tajam terkait pemangkasan belanja pegawai.
Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Komisi Anggaran Independen, KAI, ia menegaskan, pemangkasan anggaran belanja pegawai yang dimaksud sejalan dengan rasionalisasi yang tajam.
Masdar yang juga komisaris KAI menyorot tingginya belanja pegawai yang mencapai angka Rp. 241,1 triliun. Sementara belanja barang sendiri hanya mencapai Rp. 167 triliun.
Menurutnya, “Kalau pemerintah serius merasionalisasi anggaran belanja pegawai, maka efisiensi anggaran belanja negara dapat dialihkan kepada jaminan-jaminan sosial.”
DPR dan pemerintah juga harus mempertimbangkan jumlah penerimaan pegawai negeri. Selain anggaran, pemerintah harus merasionalisasi jumlah mereka. Dan, kualitas pegawai juga harus diseleksi secara ketat dalam proses penerimaan, bukan sekadar mengandalkan unsur kedekatan dan suap, tutupnya.
Menurut Masdar, Badan Anggaran DPR mestinya melakukan sebuah terobosan yang revolusioner. Terobosan itu bisa diwujudkan dalam bentuk rasionalisasi yang sangat tajam terkait pemangkasan belanja pegawai.
Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Komisi Anggaran Independen, KAI, ia menegaskan, pemangkasan anggaran belanja pegawai yang dimaksud sejalan dengan rasionalisasi yang tajam.
Masdar yang juga komisaris KAI menyorot tingginya belanja pegawai yang mencapai angka Rp. 241,1 triliun. Sementara belanja barang sendiri hanya mencapai Rp. 167 triliun.
Menurutnya, “Kalau pemerintah serius merasionalisasi anggaran belanja pegawai, maka efisiensi anggaran belanja negara dapat dialihkan kepada jaminan-jaminan sosial.”
DPR dan pemerintah juga harus mempertimbangkan jumlah penerimaan pegawai negeri. Selain anggaran, pemerintah harus merasionalisasi jumlah mereka. Dan, kualitas pegawai juga harus diseleksi secara ketat dalam proses penerimaan, bukan sekadar mengandalkan unsur kedekatan dan suap, tutupnya.
Sumber: http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,40769-lang,id-c,nasional-t,RAPBN+2013+Berisi+Daftar+Belanja+Pejabat-.phpx
Tidak ada komentar:
Posting Komentar