Sabtu, 08 September 2012

JELANG MUNAS-KONBES: NU Persoalkan Liberalisasi di Berbagai Sektor



Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama merasakan sejumlah dampak buruk liberalisasi yang diterapkan di sektor ekonomi, kebudayaan, dan politik.Pengalaman selama ini menunjukkan, meski berangkat dari keinginan luhur, liberalisasi telah membuahkan kemiskinan, konflik sosial, dan dekadensi kebudayaan bagi banyak orang.

Menghadapi keresahan ini, Panitia Munas dan Konbes NU 2012 telah menyiapkan serangkaian seminar menjelang puncak acara pada 14-17 September nanti di Pesantren Kempek Cirebon. Isu yang diangkat meliputi sejumlah persoalan aktual di tanah air.

Salah satunya adalah seminar “Dampak Liberalisasi di Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan” yang digelar Ahad (9/9) mendatang di Jakarta. Sebelumnya, seminar “Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tengah Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi” diadakan di Surabaya, Jumat, sehari lebih awal.

Seperti dijelaskan Panduan Munas dan Konbes NU 2012, liberalisasi telah menimbulkan banyak mudarat. Di sektor politik, liberalisasi kerap menciptakan konflik sosial, terutama tiap menjelang pergantian pemimpin. Di bidang kebudayaan, gempuran informasi yang tak terbatas mengancam hilagnnya jati diri budaya bangsa.

“Dalam upaya memperbaiki kehidupan berbangsa di tengah kegalauan globalisasi ini, NU mengajak untuk kembali membangun karakter dan jati diri bangsa ini,” seru Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Panitia baru-baru ini juga telah menyelenggarakan agenda serupa bertajuk “Dampak Liberalisasi Pertanian dan Pangan” di Makasar, Senin (3/9) lalu. Forum seminar ini mempersoalkan penindasan sekelompok elit yang mewakili kepentingan kapitalisme global terhadap para petani.
                       Antara
 As'ad: NU Bukan Stempel Pemerintah
Ribuan warga Nahdatul Ulama (NU) memadati Stadion Gelora Bung Karno saat peringatan Hari Lahir PBNU ke-85, Jakarta, Minggu (17/7).
As'ad: NU Bukan Stempel Pemerintah

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As’ad Said Ali mengungkapkan, NU akan tetap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. Menurut dia, NU mendukung beberapa program pemerintah, namun pada beberapa hal NU tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Hal tersebut disampaikannya dalam seminar “Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tenga Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi” di aula PWNU Jatim, JL Masjid Al Akbar, Surabaya, Sabtu (8/9). Seminar ini merupakan bagian dari kegiatan Pra Munas dan Konbes NU 2012.

As’ad menampik anggapan seorang peserta seminar yang mengatakan NU pada periode ini tidak terlalu kritis terhadap pemerintah, bahkan terkesan hanya sebagai ‘stempel’ pemerintah.“Penilaian bahwa NU pro pemerintah atau hanya stempel itu hanya kesan saja. Mungkin disimpulkan dari pernyataan-pernyataan beberapa pengurus saja,” katanya.

Menurut As’ad, beberapa pernyataan yang pengurus NU disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dan tidak melalui rapat dengan jajaran pengurus.“Kadang-kadang pernyataan tidak dimusyawarahkan dulu. Ya namanya manusia mahallul khoto’ wan nisyan, tempat salah dan lupa,” katanya. Menurutnya, sikap-sikap NU yang sebenarnya direpresentasikan oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud sebagai pemimpin tertinggi NU. “Yang menjadi rujukan di PBNU adalah Rais Aam,” katanya.

Ditambahkan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Cirebon, 14-17 September mendatang akan akan mengkritisi berbagai produk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Rais Aam PBNU.

Diikuti 600 Peserta, Dibanjiri 4000-an Warga

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU Pondok Pesantren Kempek Cirebon, 14-17 September mendatang, akan diikuti sebanyak 600 peserta.Namun warga NU (nahdliyin) yang akan meramaikan lokasi Munas-Konbes diperkirakan mencapai 4000 orang.

“600 peserta yang akan mengikuti persidangan terdiri dari anggota pleno Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meliputi mustasyar, syuriyah, tanfiziyah, dan a’wan, serta ketua lembaga, lajnah dan badan otonom, 6 orang perwakilan dari 33 pengurus Wilayah NU se-Indonesia,” kata Koordinator Seksi Kesekretariatan Panitia Pusat Munas-Konbes NU 2012, H Sulton Fathani kepada NU Online di sekretariat panitia Muktamar, lantai 3 kantor PBNU Jakarta, Kamis (6/9).

Ditambahkan, 600 perserta persidangan itu termasuk kiai-kiai dan pemimpin dari beberapa pesantren yang merupakan para ahli fikih dan akan terlibat aktif dalam forum bahtsul masail diniyyah atau membahasan masalah-masalah keagamaan.

Menurutnya, dalam tradisi Munas-Konbes, warga nahdliyin yang hadir bisa beberapa kali lipat dari peserta persidangan. “Ada PWNU yang melaporkan akan mengirimkan 13 peserta, padahal yang diundang hanya 6,” kata Sulton.

Diperkirakan warga yang hadir akan mencapai 4000-an orang. Warga akan membludak pada acara pembukaan, dan saat presiden datang ke lokasi Munas-Konbes pada 17 September. Mereka terutama berasal dari Cirebon dan sekitarnya. Apalagi Munas-Konbes kali ini diselenggarakan di Cirebon sebagai salah satu kota santri basis NU.

“Warga yang datang dan tidak mengikuti persidangan telah disiapkan acara khusus. Mereka akan mengikuti berbagai kegiatan Munas-Konbes yang diselenggarakan panitia, seperti pameran, bazar, pagelaran seni budaya, serta halaqah-halaqah yang diselenggarakan di seputar area Munas-Konbes,” demikian Sulton Fathoni.

Sumber:
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,39573-lang,id-c,nasional-t,NU+Persoalkan+Liberalisasi+di+Berbagai+Sektor-.phpx
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/09/08/ma16qm-asad-nu-bukan-stempel-pemerintah
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,39575-lang,id-c,nasional-t,Diikuti+600+Peserta++Dibanjiri+4000+an+Warga-.phpx

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar