Sabtu, 08 September 2012

JELANG MUNAS-KONBES PBNU: Desak Pejabat Kembalikan Aset Negara

Jakarta, NU Online
PBNU menyepakati pengelolaan kekayaan negara Indonesia diserahkan kepada para pejabat. Pengelolaan segala bentuk kekayaan dan aset negara Indonesia baik di laut maupun di darat, sepenuhnya dipercayakan kepada pejabat pemerintah berwenang.

Namun, sejumlah pembuktian hukum berbicara lain. Sebagian pejabat yang berwenang tidak mengelola kekayaan dan aset negara secara proporsional dan benar. Hal ini disebabkan salah satunya akibat kelalaian pejabat berwenang.

Dalam hal ini, Panitia Munas dan Konbes NU 2012 telah membahas antara lain persoalan tersebut. Persoalan kelalaian pejabat yang berpotensi merugikan negara ini menjadi perhatian Panitia sebelum acara puncak Munas dan Konbes yang akan diadakan 14-17 September mendatang di Pesantren Kempek, Cirebon.

KH Arwani Faishal, perumus komisi Bahtul Masail Diniyyah Waqi‘iyyah Munas dan Konbes 2012, memasukan persoalan gejala penyimpangan wewenang pejabat yang dapat merugikan aset negara. “Persoalan ini diambil sebagai satu dari persoalan yang mendesak bagi bangsa ini,” katanya.

Para kiai yang terkumpul dalam komisi ini menetapkan bahwa pejabat berwenang yang bertanggung jawab wajib mengganti kerugian negara tersebut yang diakibatkan kesalahan pengelolaan dengan sengaja dan gegabah.

Kerugian negara karena salah urus seperti ini harus segera dihentikan. PBNU sebagai kekuatan masyarakat turut mendorong langkah pencegahan dengan penjatuhan sanksi berupa pertanggungjawaban bagi pejabat terkait.

Rekomendasi semacam ini dirasa cukup efektif setelah melewati pembahasan yang panjang. Hasil putusan ini kemudian akan digali dalam Munas dan Konbes 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon.

Diskusi Liberalisasi Politik Digelar di Jakarta

Panitia Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) NU 2012 melakukan beberapa agenda rintisan sebelum acara puncak di Pesantren Kempek Cirebon, 14-17 Septermber mendatang. Salah satunya, seminar “Dampak Liberalisasi di Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan”, di Jakarta, Senin (10/9).

Diskusi merupakan bagian dari agenda penunjang Munas dan Konbes NU, di samping sejumlah program pelayanan masyarakat, seperti Mudik Bareng NU dan Konsultasi Hukum Gratis. Fokus pembahasan menanggapi kondisi mutakhir politik Indonesia akibat liberalisasi.

Panduan Munas dan Konbes NU 2012 menyatakan, seminar tersebut adalah respon dari situasi perpolitikan nasional yang terlalu liberal. Otonomi daerah yang kebablasan telah mengancam NKRI mendekati sistem federal sehingga rawan disintegrasi. Sementara itu, Pemilukada di berbagai tingkatan terbukti menelan banyak biaya dan menyulut konflik sosial.

Dijelaskan, efek dari perubahan sistem politik ini berlanjut pada perubahan sistem pertahanan nasional. Sehingga perlu dibangun sistem politik yang sesuai dengan filosofi dan jati diri bangsa.

“Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih al-amru idzattasa’a dlaqa (suatu permasalahan bila longgar maka diperketat pengelolaannya),” sebutnya.

Diskusi lain menjelang Munas dan Konbes NU juga diadakan di Surabaya, Sabtu (8/9) besok, dengan tema “Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tengah Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi”. Sebelumnya, seminar yang menyoroti dampak liberalisasi pada pertanian dan pangan lebih dulu diselenggarakan di Makasar.

Sumber:
http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,39584-lang,id-c,nasional-t,PBNU+Desak+Pejabat+Kembalikan+Aset+Negara-.phpx
http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,39587-lang,id-c,nasional-t,Diskusi+Liberalisasi+Politik+Digelar+di+Jakarta-.phpx

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar